Intermedia News
Tulang Bawang Barat, intermedianews.co.id—Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba), Ir. Novriwan Jaya, S.P., mengikuti Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), kepala daerah se-Indonesia, serta Asosiasi Wakil Kepala Daerah (ASWAKADA), secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (30/7/2026).
Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait penguatan tata kelola pemerintahan daerah, sistem remunerasi kepala daerah, serta penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi dan revisi secara komprehensif terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. Langkah tersebut diarahkan untuk mewujudkan sistem remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lebih adil, proporsional, dan berbasis capaian kinerja.
Selain itu, Komisi II DPR RI juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap formula, alokasi, serta mekanisme perhitungan dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), dengan memberikan perhatian yang lebih besar kepada daerah penghasil sumber daya alam dan komoditas strategis, daerah perbatasan, kepulauan, daerah tertinggal, serta daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah.
Komisi II DPR RI juga meminta pemerintah agar segera menyalurkan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota secara bertahap dan tepat waktu pada tahun 2026. Penyaluran tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan belanja pegawai, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta berbagai program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Di samping itu, pemerintah daerah didorong untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi sistem pendapatan, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, peningkatan kinerja BUMD, hilirisasi potensi unggulan daerah, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Keikutsertaan Bupati Tubaba dalam forum nasional tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tubaba untuk terus memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya dalam penguatan kapasitas fiskal dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil rapat diharapkan menjadi landasan dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
