Intermedia News
Tulang Bawang Barat, intermedianews.co.id—Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menunjukkan keseriusan dalam mendukung program nasional Sekolah Rakyat dengan menyiapkan lahan strategis seluas 9,4 hektare. Komitmen tersebut ditindaklanjuti melalui survei dan verifikasi teknis yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Balai Satuan Kerja Provinsi Lampung, Kamis (08/01/2026).
Lahan yang diusulkan berlokasi di Tiyuh Kantong Panaragan,Tiyuh Pulung Kencana, di samping Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tubaba. Lokasi ini dinilai memiliki posisi strategis serta memenuhi kriteria dasar pembangunan sarana pendidikan terpadu.
Survei lapangan tersebut didampingi langsung oleh Bupati Tubaba Novriwan Jaya bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Asisten II, Dinas PUPR, Perkimta, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, BKAD, serta Dinas Perhubungan.
Perwakilan Kementerian PUPR dari Satuan Kerja Pelaksanaan Sarana Prasarana Strategis Lampung, Pendi M.Y., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari verifikasi teknis atas usulan Sekolah Rakyat yang diajukan Pemkab Tubaba.
“Secara teknis, lokasi ini sudah memenuhi persyaratan. Akses jalan memadai, jaringan air tersedia,permukaan tanah rata, serta luas, lahan mencukupi ketentuan minimal,” ungkapnya.
Meski demikian, Pendi menegaskan bahwa keputusan akhir penetapan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos). PUPR, kata dia, hanya bertugas melakukan penilaian dan pelaporan teknis.
“Saat ini kami menunggu kelengkapan administrasi, seperti sertifikat tanah, dokumen KTR, dan KKPR. Setelah itu, hasil verifikasi akan kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan penetapan lokasi oleh Kemensos,” jelasnya.
Ia menambahkan, persaingan usulan cukup ketat karena program Sekolah Rakyat diusulkan oleh hampir seluruh daerah di Indonesia. Untuk Provinsi Lampung sendiri, saat ini telah ditetapkan tiga lokasi, yakni Kota Baru (usulan provinsi), Sukadana di Lampung Timur, serta Desa Candu di Kalianda, Lampung Selatan.
Apabila usulan Tubaba disetujui, tahapan perencanaan diperkirakan berlangsung selama satu hingga dua bulan. Sementara proses lelang ditargetkan dimulai pada Agustus 2026, agar sebagian bangunan dapat difungsikan pada tahun ajaran berikutnya.
Dari sisi pendanaan, pembangunan Sekolah Rakyat diperkirakan membutuhkan anggaran minimal Rp200 miliar. Fasilitas yang direncanakan meliputi ruang kelas SD, SMP, dan SMA, asrama siswa putra-putri, kantin, rumah ibadah, ruang serba guna, hingga sarana olahraga terpadu. Pembangunan diproyeksikan rampung dalam waktu sekitar 10 bulan.
Bupati Tubaba Novriwan Jaya menegaskan kesiapan daerah dalam mendukung penuh program tersebut, baik dari sisi lahan maupun koordinasi lintas kementerian.
“Kami telah menyiapkan lahan dan sebelumnya juga sudah berkomunikasi langsung dengan Menteri Sosial. Harapan kami, selain Sekolah Rakyat, kawasan ini juga dapat dilengkapi dengan fasilitas olahraga berstandar nasional,” kata Novriwan.
Menurutnya, konsep pembangunan terpadu di satu kawasan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Tubaba, khususnya dalam pemenuhan akses pendidikan dan sarana publik yang representatif.
“Kawasan ini memang kami rancang untuk mendukung program strategis nasional. Lokasinya strategis dan sesuai dengan ketentuan pembangunan, sehingga kami berharap realisasi Sekolah Rakyat di Tubaba dapat segera terwujud,” pungkasnya.
