Intermedia News
Tanjung Raya, Mesuji, intermedianews.ci.id– Wacana pemilihan kepala daerah kembali menjadi topik hangat di Kabupaten Mesuji. Pimpinan Majelis Daerah (PMD) KAHMI Kabupaten Mesuji menggelar diskusi publik pada Minggu malam (24/12) di Kafe Legen, Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji.
Diskusi yang mengangkat tema “Pro dan Kontra Rencana Kepala Daerah Kembali Dipilih oleh DPRD” ini berhasil menarik perhatian sejumlah kalangan, mulai dari pengurus dan anggota KAHMI hingga masyarakat umum. 
Dalam sambutannya, kordinator Presidium KAHMI Kabupaten Mesuji, Ardi Umum, S.IP menekankan pentingnya membudayakan wacana akademis untuk membahas isu-isu terkini. “Dengan diskusi seperti ini, kita berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Diskusi yang berlangsung hangat ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Najmul Fikri,S.IP,M.IP (Dewan Pakar KAHMI Mesuji), Hariri, S.Sos, Junaidi,S.P (praktisi), dan Ketua KNPI sebagai perwakilan pemuda. 
Masing-masing nara sumber menyampaikan pandangannya mengenai kelebihan dan kekurangan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung maupun melalui DPRD.
Imbron Tholib, S.H.M.H, anggota KAHMI yang bertindak sebagai moderator, berhasil memandu diskusi dengan baik sehingga menghasilkan berbagai perspektif yang menarik. Peserta diskusi tampak antusias memberikan tanggapan dan pertanyaan.
Diskusi publik ini membuktikan bahwa masyarakat Mesuji memiliki minat yang tinggi terhadap isu-isu politik dan pemerintahan. Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan dapat tercipta dialog yang konstruktif untuk membangun daerah yang lebih baik.
Hernan Tori: Para Ahli Soroti Dinamika Pilkada Mesuji: Sejarah, Transaksional Politik, dan Arah Demokrasi
“Debat sengit kembali mewarnai dinamika politik di Kabupaten Mesuji. Kali ini, fokus pembahasan tertuju pada mekanisme pemilihan kepala daerah, apakah lebih baik dipilih langsung oleh rakyat atau melalui DPRD?”. Sejarah singkat pemilihan kepala daerah di Mesuji, terutama pada periode pertama dan kedua.
Menurut Junaidi secara detail mengenai pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menyoroti isu transaksional politik dan tekanan pada calon yang terjadi jika pemilihan dilakukan oleh DPRD. Hubungkan pengalaman Mesuji dengan kasus serupa di daerah lain.
Sementara itu, Najmul Fikri berpendapat tentang demokrasi sebagai alat dan tujuan. Dia menjelaskan bagaimana sejarah pemilihan kepala daerah di masa lalu dapat menjadi pelajaran berharga. Soroti pentingnya mencerdaskan masyarakat sebagai fondasi demokrasi yang kuat. Tekankan peran partai politik dalam pendidikan politik.
“Debat tentang mekanisme pemilihan kepala daerah di Mesuji ini membuka ruang bagi kita untuk terus merefleksikan makna demokrasi dan bagaimana kita ingin membangun daerah yang lebih baik.” kata dia.
Mesuji kembali menjadi sorotan setelah para ahli dan tokoh masyarakat memperdebatkan sistem pemilihan kepala daerah yang ideal.”
Sejarah berulang? Isu pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat di Mesuji, memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat.”
“Masyarakat Mesuji dihadapkan pada dilema klasik: apakah lebih baik memilih pemimpin secara langsung atau menyerahkan keputusan pada wakil rakyat? Perdebatan ini bukanlah hal baru, namun kembali memanas seiring dengan dinamika politik yang terus berubah. Sejarah pilkada di Mesuji menjadi rujukan penting dalam memahami akar permasalahan ini.
Para peserta menyoroti berbagai isu krusial, mulai dari mekanisme pemilihan gubernur hingga dampak paradigma masyarakat terhadap kualitas pemimpin.
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah mekanisme pemilihan gubernur. Ada usulan menarik agar gubernur dapat ditunjuk langsung oleh Presiden atau dipilih oleh DPRD. Sementara itu, untuk pemilihan bupati atau walikota, mayoritas peserta mendukung sistem pemilihan langsung oleh masyarakat.
Selain itu, diskusi juga menyoroti pentingnya perbaikan sistem dan perubahan paradigma berpikir masyarakat. Peserta menyayangkan sikap pragmatis dan materialistik masyarakat yang sering kali mengutamakan popularitas dan elektabilitas calon, tanpa mempertimbangkan kualitas kepemimpinan yang sebenarnya.
Partai politik pun tidak luput dari kritik. Para peserta menekankan pentingnya kaderisasi yang berkualitas dan distribusi kader yang merata. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar memahami kebutuhan masyarakat.
Terakhir, masalah pemborosan anggaran dalam penyelenggaraan pesta demokrasi juga menjadi perhatian. Peserta berpendapat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pilkada seringkali sangat besar dan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.
Hernan Tori, yang juga pengamat politik menilai bahwa demokrasi masih sangat relevan dan dinamis di era modern ini. Namun, ia menyoroti sejumlah isu terkait penyelenggaraan pemilu. Salah satu yang menjadi sorotan adalah keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga tetap. Ia berpendapat bahwa kedua lembaga tersebut sebaiknya berstatus ad-hoc untuk menghindari pemborosan anggaran. Selain itu, ia juga mempertanyakan langkah mundur jika kembali ke sistem pemilihan DPRD tidak langsung. Menurutnya, sistem pemilihan langsung merupakan solusi terbaik untuk saat ini.”
Usulan untuk mengubah status KPU dan Bawaslu menjadi lembaga ad-hoc kembali mencuat. langkah ini dapat menghemat anggaran negara. Selain itu, sistem pemilihan DPRD tidak langsung yang dianggap sebagai langkah mundur. Oleh karena itu, sistem pemilihan langsung yang saat ini berlaku merupakan solusi terbaik untuk memberikan suara langsung kepada masyarakat.
Pentingnya mempertahankan sistem pemilihan langsung sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Pertanyaan mengenai trade-off antara efisiensi dan kualitas demokrasi ini perlu menjadi perhatian serius bagi para pembuat kebijakan.
“Tradisi diskusi seperti ini juga perlu di budayakan oleh seluruh elemen organisasi lainya yang ada di Mesuji sehingga bisa memberikan sumbangsih pemikiran,” tutup Ardi Umum, S.P., yang juga koordinator Presidium KAHMI Mesuji.
(Hernan Tori)
