Intermedia News
Jakarta, Intermedianews.co.id–Puji Raharjo selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dengan didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Drs. H. Marwansyah menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2022 yang digelar oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) di Hotel Novotel Mangga Dua Jakarta mulai tanggal 21 sampai dengan 23 November 2022.
Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2022
dibuka secara langsung oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas
dengan mengusung tema “Transformasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Menjadi Organisasi yang Adaptif dan Agile”. Senin (21/11/22).
Rakorwas diselenggarakan secara hybrid baik secara luring dan daring. Secara luring dihadiri seluruh Unit Eselon I, Kakanwil, Kabag Tata Usaha, Kepala Balai Diklat Keagaaman, Kepala Badan Litbang Agama se-Indonesia. Sedangkan secara daring diikuti oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui zoom meeting dan juga disaksikan ASN Kementerian Agama melalui akun YouTube Itjen Kemenag RI.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam sambutannya meminta jajaran Kementerian Agama untuk fokus dalam memperbaiki layanan publik dan menghindari setiap kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa, sesuai amanah Presiden RI.
“Saya sangat peduli terhadap perbaikan layanan publik di Kementerian Agama. Banyak layanan di Kementerian Agama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, mulai sejak seseorang lahir hingga meninggal,” ungkapnya.
Menag mengatakan jika masyarakat kecewa dengan layanan yang kita berikan jajarannya akan dengan mudah masyarakat memberikan penilaian yang tidak puas terhadap Kementerian Agama.
“Kurang lebih dua tahun saya melakukan digitalisasi di Kemenag, Saya intruksikan kepada seluruh aparat di Kementerian Agama untuk mengawal terlaksananya digitalisasi layanan publik di Kementerian Agama,” tambahnya.
Menag mengakui hingga saat ini lembaga yang dipimpinnya belum optimal menjawab keluhan masyarakat lantaran masih bekerja dengan cara-cara konvensional dan belum terbiasa dengan layanan digital.
Menurutnya, transformasi digital inilah yang sekarang harus terus diperbaiki dan dikebut oleh Kemenag.
“Di era digital ini, kita sudah tidak bisa bekerja dengan cara lama dengan cara konvensional, maka arah pelayanan publik ke depan haruslah terdigitalisasi. Hal ini kita juga terus perbaiki, saya perintahkan staf khusus untuk mengawal proses digitalisasi di Kemenag,” katanya.
Menag meyakini dengan digitalisasi layanan publik, masyarakat tidak perlu bersentuhan langsung dengan petugas yang memberikan layanan. Dengan cara ini kita bisa mencegah praktek korupsi dalam layanan publik. (Fadilah)
