Intermedia News
Lampung, Intermedianews.co.id–Kanwil Kemenag (Humas) Sikap moderat, yakni komitmen kebangsaan, sikap toleransi, antikekerasan dan adaptif terhadap tradisi yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia.
itulah empat indikator yang ditegaskan Prof Dr Nizar Ali saat mengukuhkan 25 Orang Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung yang ditandai dengan Pemukulan Gong Oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Imdonesia Prof. Dr. Nizar Ali dengan didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung, Puji Raharjo, yang sebelumnya disambut dengan Tari Sigeh Pengunten dari Sanggar Tari MAN 1 Bandar Lampung, di Ball Room Hotel Emersia, Selasa (02/08/2022).
Dalam laporannya Kakanwil Kemenag Prov Lampung Puji Raharjo menyampaikan kegiatan dilaksanaan selama 4 hari dan diikuti 80 orang
yang bertujuan untuk membentuk kader pelopor moderasi beragama yang mampu mendesiminasikan moderasi beragama baik di lingkungan kerja maupun dilingkungan dimana kita tinggal selain itu juga untuk membekali ASN juga tokoh lintas Agama guna menumbuhkan rasa kekeluargaan bukan hanya saat membersamai di waktu kegiatan saat ini saja akan tetapi juga setelah selesainyanya kegiatan ini silaturahmi akan tetep terjalin dan terjaga.
Selanjutnya dalam arahannya Prof Nizar menegaskan “Bila Moderasi beragama itu cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama,”.
Dalam mewujudkan moderasi beragama, bukan hal mudah ada beberapa tantangan yang akan dihadapi dan dialami diantaranya yang pertama seyogyanya diselesaikan yaitu berkembangnya cara pandang dan sikap beragama yang sangat ekstrem, tantangan kedua, berkembangnya tafsir keagamaan yang subjektif, itulah mengapa kita harus bisa mengelola keragaman tafsir.
Lebih lanjut Prof. Nizar juga menyampaikan bila Moderasi beragama dapat dilakukan dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. (Fadilah)
