Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Resmi di Buka

Bandar Lampung, Intermedianews.co.id–Berpusat di Hotel Rodisson Lampung, Puji Raharjo selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dengan didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Marwansyah membuka secara resmi kegiatan Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan oleh Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia, Rabu (2/11/22).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung mendukung atas terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Beliau menyambut baik dan memberikan apresiasi karena kegiatan ini sangat strategis di tengah perubahan yang sedemikian besar sehingga diharapkan dapat menjadi masukan atau acuan dalam membuat dan menyusun produk hukum, khususnya peraturan perundang-undangan pada bidang pendidikan agama dan keagamaan, karena salah satu tugas Kementerian Agama adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pendidikan keagamaan.

Kakanwil menyampaikan “Saya berharap kegiatan ini memberikan pemahaman diantara kita, memberikan suara dan pendapat yang cukup banyak dalam forum nantinya sehingga dapat direkam oleh panitia dari Biro Hukum dan menjadi masukan dalam penyusunan produk hukum di bidang pendidikan agama dan keagamaan dan kepada seluruh peserta untuk partisipasi aktif sehingga kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi dan output yang berbobot dan bermutu”, jelas nya.

Sementara itu, Subkoordinator Perancang Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Imam Hamdani dalam laporannya acara ini diselenggarakan dari tanggal 2 sampai dengan 4 November 2022, dengan tujuan untuk membangun komunikasi dua arah yang dilakukan secara pasif dan advokatif untuk meminta pandangan dari Pemerintah Daerah, aktivitas dari Perguruan Tinggi, dan Kanwil Kemenag Provinsi serta Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam setiap pembentukan perundang-undangan, kemudian untuk mengumpulkan informasi untuk memfasilitasi penyusunan perundang-undangan yang berkualitas, dapat memberikan tanggapan atau masukan secara lisan ataupun tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” jelas Hamdani.

Hamdani juga menyampaikan bila “Rangkaian acara pada Koordinasi kali ini yakni keynote speech oleh Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Perjanjian, sambutan sekaligus membuka acara oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, dengan pemateri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNILA, Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung, dan Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Perjanjian, serta Diskusi, Perumusan Rekomendasi dan Penutupan acara,” pungkasnya.

Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri diamanahkan untuk membuat Izin Prakarsa kepada Presiden melalui Sekretariat Negara untuk membuat Rancangan Peraturan Presiden tentang pandangan madrasah, bidang pendidikan agama dan keagamaan serta pondok pesantren itu sendiri.

Terkait regulasi Biro Hukum sedang membuat dan Rancangan terbaru Peraturan tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan,” pungkasnya. (Fadilah)